PALI, ZBS — Gelombang aksi ribuan warga yang tergabung dalam Masyarakat Peduli PALI akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI menyatakan siap mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan untuk 40.499 warga, setelah sebelumnya dinonaktifkan sejak 1 Januari 2026.
Kesepakatan tersebut tercapai usai aksi demonstrasi besar yang digelar pada Senin (19/1/2026). Massa aksi memulai unjuk rasa dari Kawasan Simpang Limo dan berlanjut hingga ke Kantor DPRD PALI. Aksi berlangsung tertib serta damai, namun penuh tekanan moral yang kuat terhadap pemerintah daerah.
Melalui Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, SH, Pemkab PALI menyampaikan komitmen bahwa reaktivasi BPJS akan dilakukan maksimal dalam 10 hari ke depan, menyesuaikan proses teknis yang berada di pihak BPJS.
“Kalau dari pemerintah tentu ingin secepat mungkin. Tapi karena aktivasi berada di BPJS, maka disepakati maksimal 10 hari. Mudah-mudahan bisa lebih cepat,” ujar Iwan Tuaji di hadapan massa.
Sementara itu, Koordinator Aksi Masyarakat Peduli PALI, Abu Rizal, menegaskan bahwa diterimanya tuntutan tersebut merupakan bukti kemenangan warga yang memperjuangkan hak dasar.
“Ini kemenangan rakyat. Namun perjuangan belum selesai. Kami akan terus mengawal sampai BPJS benar-benar aktif kembali untuk 40.499 warga PALI,” tegasnya.
Abu Rizal juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ikut turun ke jalan dan tetap menjaga aksi berjalan aman serta kondusif.
Hal senada disampaikan Wisnu Dwi Saputra, koordinator aksi lainnya. Ia menilai keberhasilan ini menunjukkan kekuatan rakyat ketika bersatu dan memperjuangkan hak melalui jalur konstitusional.
“Hari ini rakyat PALI membuktikan bahwa kebijakan yang keliru bisa diluruskan. Ini bukan soal kelompok tertentu, tapi soal hak dasar atas pelayanan kesehatan. Kami minta Pemkab PALI menepati janji dan tidak mengulang kebijakan serupa,” ujarnya.
Wisnu menambahkan, pihaknya tetap membuka ruang komunikasi, namun siap kembali menggelar aksi jika janji tersebut tidak direalisasikan.
Aksi demonstrasi dimulai sekitar pukul 09.00 WIB di Simpang Limo dengan rangkaian orasi. Setelah itu, massa bergerak menuju DPRD PALI untuk menyampaikan tuntutan lanjutan.
Di depan Kantor DPRD PALI, massa diterima oleh Wakil Bupati PALI, unsur pimpinan dan anggota DPRD, Kapolres PALI, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab PALI.
Salah satu warga, Mariana, turut menyampaikan harapan besar agar layanan kesehatan bisa kembali diakses tanpa kekhawatiran.
“Kami hanya ingin berobat tanpa rasa takut. Terima kasih karena akhirnya suara kami didengar,” ucapnya haru.
Keputusan ini menjadi perhatian publik dan diharapkan menjadi pelajaran penting agar kebijakan efisiensi anggaran tidak lagi mengorbankan hak dasar masyarakat, terutama di sektor kesehatan. (Im)
